Wanita Tunisia Ber-'Jihad Seks' di Suriah

Tunis - Sejumlah wanita Tunisia melakukan "jihad" tak biasa. Menurut Menteri Dalam Negeri Lotfi Ben Jeddou, para wanita ini pergi ke Suriah untuk menghibur pejuang oposisi yang tengah bertempur menggempur rezim Bashar Al-Assad. 

Di sana, mereka mengobarkan "jihad seksual" dengan  melakukan hubungan badan dengan 20, 30, atau 100 laki-laki. "Setelah itu, mereka kembali ke Tunisia dalam keadaan hamil," katanya. 

Ben Jeddou membeberkan fakta ini di Majelis Konstituante Nasional pada hari Kamis. Namun, ia tidak merinci jumlah wanita yang kembali dalam kondisi ini. "Yang jelas mereka menyatakan langkah mereka sebagai jihad al- nikah dan pulang dengan berbadan dua," katanya. 

Jihad al-nikah, yang memungkinkan hubungan seksual di luar nikah dengan banyak pasangan, dianggap oleh beberapa aliran Sunni Salafi garis keras sebagai bentuk sah dari perang suci. Media France 24 menyatakan jumlah perempuan Tunisia yang berjihad dengan cara ini mencapai ratusan orang. 

Ben Jeddou juga mengatakan bahwa sejak ia memangku jabatan pada bulan Maret, dia telah berhasil mencegah enam ribu dari mereka untuk pergi ke Suriah. Yang terakhir, sekelompok gadis Tunisia dicegah saat hendak melakukan perjalanan ke daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah Utara untuk menawarkan diri "menghibur" pejuang oposisi.

Sumber: Tempo.co

Komandan Pasukan Khusus Nazi Sembunyi di Amerika

Kompi SS Galican (Foto: AP)

 

MINNESOTA - Seorang petinggi pasukan khusus Nazi di masa Perang Dunia II diketahui hidup menetap di Minnesota, Amerika Serikat (AS), sejak perang dunia usai. Diduga komandan Nazi itu berbohong kepada Pemerintah AS, mengenai statusnya.

Michael Karkoc, mengaku kepada pihak berwenang Amerika pada 1949 silam bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan militer apapun. Menurut Associated Press, Karkoc telah melakukan kebohongan.

Pria yang kini berusia 94 tahun tersebut diketahui menutupi fakta dirinya pernah bekerja untuk Nazi. Dirinya juga dianggap sebagai pendiri pasukan elit Nazi, -pasukan SS- di Ukraina dan menjadi perwira yang memimpin divisi SS Galician. Demikian diberitakan Associated Press, Sabtu (15/6/2013).

Dua kesatuan tempat dimana Karkoc bergabung diketahui masuk dalam daftar hitam organisasi rahasia Amerika Serikat. Usai Perang Dunia II siapa pun yang pernah tergabung dalam organisasi tersebut, dilarang masuk ke Negeri Paman Sam.

Meski tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Karkoc secara langsung melakukan kejahatan perang, kesaksian dari beberapa orang mantan anak buahnya dan dokumen lain menunjukkan kesatuan yang dipimpinnya melakukan pembantaian warga sipil. Berdasarkan bukti dan keterangan itu menyebutkan bahwa Karkoc di lokasi kejadian saat pembantaian terjadi.

Menurut dokumen SS Nazi, Karkoc dan kesatuannya terlibat pula dalam tindakan kekerasan di Warsawa, Polandia pada 1944 silam. Pada saat itu, kelompok Nazi menyerang perlawanan warga Polandia yang menentang pendudukan Jerman.

Ketika ditanya oleh Associated Press, Karkoc menolak untuk menceritakan tentang sejarah keterlibatannya dalam perang. Dirinya pun enggan memberikan keterangan lebih lanjut setelah berita ini beredar.

Bila terbukti terlibat dalam Nazi, Kementerian Kehakiman AS bisa mendeportasi Karkoc ke Jerman dan menjadi peradilan sebagai kriminal kejahatan perang Nazi. Pihak Jerman pun menyatakan ketertarikannya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna untuk menentukan dakwaan kepada Karkoc atau justru membebaskannya dari segala tuduhan.

Di Jerman, mantan anggota Nazi yang memiliki tanggung jawab komando bisa didakwa dengan kejahatan perang meskipun keterlibatannya secara langsung tidak bisa dibuktikan.

Mantan Presiden Pakistan Resmi Ditangkap atas Pembunuhan

 

ISLAMABAD - Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf secara resmi ditangkap atas kecurigaan memerintahkan pembunuhan terhadap politisi Baluchistan, Akbar Bugti pada 2006 silam. Penangkapan ini merupakan perintah dari pengadilan anti-teror Pakistan.

"Dia (Musharraf) sudah resmi ditangkap atas kasus pembunuhan Bugti. Pengadilan Anti-Teror akan menahannya selama 14 hari setelah itu dikembalikan ke rumah, untuk menjalani tahanan rumah," ujar pengacara Musharraf, Ahmed Raza Kasuri, seperti dikutip RINF, Sabtu (15/6/2013).

Musharraf menjabat sebagai Presiden Pakistan ketika Bugti. Saat itu, Bugti dikenal sebagai pemimpin politis utama Provinsi Balochistan dan tewas ketika militer Pakistan melakukan penyerangan pada Agustus 2006 lalu.

Kasuri menambahkan, pihak kepolisian dari Ibu Kota Balochistan, Quetta sudah melakukan interogasi terhadap Musharraf. Polisi Quetta pun telah merampungkan interogasi itu pada Kamis 13 Juni lalu.

Saat ini, Musharraf masih dalam status tahanan rumah di Islamabad atas keterkaitannya dalam beberapa kasus kejahatan. Salah satu kasus yang penting adalah tuduhan pembunuhan terhadap Benazir Bhutto.

Bhutto tewas dalam serangan bom pada 27 Desember 2007 setelah selesai melakukan kampanye di Rawalpindi. Musharraf dituduh gagal memberikan perlindungan terhadap Bhutto, khususnya setelah Bhutto kembali dari pengasingan, 18 Oktober 2007 lalu.

Selain itu, Musharraf juga dituduh secara ilegal menerapkan tahanan rumah terhadap hakim yang bertugas di Pakistan setelah sebelumnya memecat Hakim Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry. Musharraf dianggap melanggar konstitusi karena memerintahkan penangkapan kepada para hakim.

Biksu Myanmar Tuduh Media Perkeruh Konflik Komunal

Sisa-sisa kerusuhan di Myanmar Maret lalu (Foto: AFP)

YANGON - Sekira 200 biksu di Myanmar melakukan pertemuan untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Muslim yang menjadi minoritas di negara itu. Mereka menuduh sikap media yang memutarbalikan fakta mengenai agama Budha.

"Kami harus mencari tahu apakah biksu yang terlibat dalam kekerasan apakah biksu yang asli atau palsu. Harus diselidiki lebih lanjut dan harus ada aturan baru untuk menghentikan kekerasan," ujar juru bicara pertemuan Dhammapiya, seperti dikutip RINF, Sabtu (15/6/2013).

Berdasarkan laporan dari media, beberapa biksu mengangkat senjata dan mendorong dilakukannya kekerasan terhadap warga Muslim Myanmar. Namun Dhammapiya mendesak agar media menulis berita dengan informasi yang benar.

"Ada beberapa media yang melaporkan sesuai dengan etis. Tetapi ada juga dari mereka melaporkan berita karena mendapatkan sokongan dari beberapa organisasi. Kami menilai banyak pemberitaan yang tidak adil," lanjutnya.

Kekerasan yang pada awalnya dialami oleh warga etnis Rohingya di Myanmar menyebar ke wilayah lain di negeri itu. Kini, serangan juga diarahkan kepada warga Muslim yang sudah memiliki kewarganegaraan, bukan hanya warga Muslim yang menderita diskriminasi seperti etnis Rohingya.

Sekira 800 ribu warga Rohingya di wilayah barat Provinsi Rakhine tidak diakui kewarganegaraannya karena kebijakan diskriminatif yang menyebabkan mereka tidak diakui kewarganegaraannya. Mereka pun terus menjadi sasaran kekerasan, kekejaman dan tindak tidak adil dari rakyat dan Pemerintah Myanmar.